Khawatir Dana Desa Dimanfaatkan Petahana untuk Korupsi Politik
Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan, dana desa rawan
dijadikan sasaran empuk untuk korupsi di daerah. Terlebih lagi bagi
calon kepala daerah petahana yang akan maju dalam Pemilihan Kepala
Daerah serentak 2015.
"Saat anggaran desa dalam jumlah besar digelontorkan, pada saat
bersamaan, sebagian besar incumbent (petahana) ikut lagi. Jadi kita
mengantisipasi jangan sampai anggaran itu jadi korupsi politik," ujar
Muhammad di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Muhammad menyambangi gedung KPK untuk mengisi acara dalam salah satu
program di TV Kanal KPK. Dalam diskusi tersebut, Muhammad menyampaikan
pentingnya Pilkada berintegritas.
"Kita sampaikan, pentingnya pilkada berintegritas dikawal oleh Bawaslu dan KPK," kata Muhammad.
Pilkada berintegritas itu, kata dia, dikawal bersama KPK dengan adanya Momerandum of Understanding
antara kedua lembaga itu. Dengan demikian, kata Muhammad, praktik
korupsi dalam pelaksaan Pilkada serentak di daerah dapat diawasi dengan
maksimal.
0 komentar:
Post a Comment