Politik SulBar

Menurut Pandu, ada aturan dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya mengatur mengenai ancaman hukuman pada koruptor, yakni tindak pidana korupsi yang terkait dana untuk bencana alam.

"Koruptor bisa dihukum mati. Ada pasalnya, yaitu untuk mereka yang korupsi uang bencana alam," kata Pandu, di Gedung KPK, Jakarta, Senin 2 November 2015.

Hukuman mati untuk koruptor diketahui tercantum dalam Pasal 2 Undang ndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 ayat 1 mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Sementara pada ayat 2, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pandu mengingatkan, jika saja terjadi korupsi dalam penanganan bencana asap yang saat ini terjadi di beberapa daerah dapat dijerat dengan hukuman mati, apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut.

Begitupun bencana asap. Hati-hati, ini bisa masuk kategori yang ancamannya hukuman mati, kata dia.

Dipilihnya Sayikhu sendiri dilakukan hasil dari Musyawarah Wilayah (Muswil) IV PKS Jawa Barat yang digelar di Hotel Grand Aquila, Bandung, Sabtu (10/10). Ada 27 nama yang dimunculkan dalam Muswil PKS untuk ketua DPW PKS Jawa Barat periode 2015-2020.

Selain memunculkan satu nama sebagai pucuk pimpinan PKS untuk lima tahun ke depan, delapan nama juga ditentukan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW).

Ahmad Sayikhu mengucapkan, terimakasih atas mandat yang diberikan partai pada dirinya. Dia mengaku, akan 'berlari' untuk membangun PKS sebagai partai yang disegani di Jabar. Dia pun tengah menatap Pilkada serentak di Jabar.

"Tentunya akan ada upaya percepatan-percepatan sehingga bisa mencapai target-target yang saat ini diterapkan di Jabar," katanya.

Target perolehan suara besar di Jabar menurutnya akan berpengaruh besar pada perolehan suara nasional. "Saya pikir semua capaian itu akan terwujud dengan kerjasama kader, simpatisan di Jabar untuk membangun dengan baik," katanya.

Kriminolog dari UI Bambang Widodo Umar melihat usulan revisi yang ngotot didorong oleh sebagian anggota DPR itu memiliki kecenderungan untuk menghentikan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus-kasus besar yang belum terungkap seperti kasus Century, dan BLBI.

"Peristiwa sekarang ini seperti ada kecenderungan dalam konteks Pemerintah saat ini, atau dalam legislatif saat ini masalah korupsi di Indonesia itu, seperti akan direm gitu ya, jangan kebablasan jangan kayak kemarin dengan driver Bambang Widjojanto cs itu terlalu cepat padahal itu menjadi sangat aspiratif bagi masyarakat," kata Bambang di kantor ICW, Kalibata, JakartaSelatan, Minggu (11/10).

"Kecenderungan ini dua kasus besar yang belum terungkap di Indonesia, kasus Century dan BLBI. Pertanyaannya ada apa dibatasi 12 tahun, ukurannya apa kemudian KPK menangani di atas Rp 50 M, ukurannya darimana," tambahnya.

Bambang juga menyayangkan sikap PDIP dan partai lain yang setuju UU KPK direvisi. Menurutnya, apabila revisi ini disetujui maka akan membangun kembali tradisi korupsi di Indonesia.

"Di sisi lain juga saya perhatikan ada pejabat-pejabat yang seperti ngotot sekali, keinginan untuk menggoalkan revisi UU KPK ini, wah ini akan diperjuangkan dengan sunguh-sungguh, ada apa lagi? Katanya negeri kita mau clean goverment, kalau korupsi sebagai salah satu cara untuk clean goverment dihambat apa mau membangun tradisi korupsi lagi?" tegas Bambang yang juga pengamat kepolisian ini.

Lebih lanjut, Bambang pun tak segan mengatakan bahwa pihak yang mendorong revisi ini adalah mereka yang menghambat Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, dia meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk tidak membohongi rakyat.

"Nah ini pejabat ini logikanya jalan, jangan tidak jalan, kalau negeri sudah kayak gini, tradisi korupsi telah mengakar, kalau ini tidak dihantam dengan rudal yang kuat disamping perbaikan birokrasi Pemerintah, omong kosong 50 tahun datang menjadi negara yang besar, jangan kibuli rakyat, rakyat tidak bodoh semuanya," jelasnya dengan kesal.

Seperti diketahui, Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diusulkan enam fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP. Usulan itu disampaikan saat rapat pleno Baleg, Selasa (6/10) lalu.

Dalam RUU tersebut, nantinya seseorang atau lembaga yang mau melapor atau mengembalikan uang hasil kejahatan, maka akan diampuni atau terhindar dari pidana.

Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok pun tergelitik untuk angkat bicara. Dia menilai hal itu bisa saja dilakukan, dengan sejumlah syarat.

"Makanya saya bilang, kalau ada pemutihan pengampunan koruptor boleh, tapi harus disebutkan juga ke depan bahwa harus ada pembuktian terbalik harta pejabat, baru kita rekonsiliasi," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (9/10/2015).

"Jadi kalau Anda mau rekonsiliasi pengampunan koruptor boleh, tapi ke depan yang mau jadi pejabat harus bisa mengumumkan hartanya dari mana, bukan cuma berapa, baru adil kan?" lanjut dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan, bila RUU tersebut akan diberlakukan maka perlu ada batasan waktu yang perlu diberikan pengampunan.

"Misalnya (yang diampuni) kejahatan korupsi sampai tahun 2015 atau 2010 kemarin, atau pasca-reformasi, kan kita semua reformator nih, ya kan, korupsi yang dilakukan sebelum 98 (tahun 1998 atau era orde baru) kita ampuni, supaya fair kan," tutur Ahok.

Dengan adanya RUU Pengampunan Nasional itu, Ahok pun menyindir para penguasa DPR yang berlatar belakang aktivis reformasi 1998.

"Katanya kan yang berkuasa sekarang adalah aktivis-aktivis antikorupsi yang menumbangkan Pak Harto, menumbangkan orde baru, jadi orang-orang yang sudah bertekad, mau membaguskan negara ini. Berarti pengampunan koruptor itu hanya berlaku sampai 1998, misalnya," pungkas Ahok.

Pada Selasa 6 Oktober DPR membahas 2 rancangan undang-undang untuk dimasukkan ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2015 di gedung DPR. Kedua rancangan yang dibahas yakni UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan RUU tentang Pengampunan Nasional.

Latar belakang pembentukan RUU Pengampunan Nasional ialah rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, RUU Pengampunan Nasional mendesak karena banyak orang yang menyimpan uang hasil kejahatan di luar negeri untuk mencari aman. Dia menegaskan dalam RUU tersebut, asalkan seseorang atau lembaga mau melapor atau mengembalikan uang hasil kejahatan, mereka akan diampuni atau terhindar dari pidana.

Ia menyatakan, dia nasionalis religius, sehingga bisa berteman dengan orang berbagai agama.

"Ketika saya bicara dengan Ahok, kalau Bapak ingin maju lagi sebagai gubernur dan menang ada caranya. Masyarakat mayoritas Islam, maka Bapak masuk Islam. Maksudnya, buka komunikasi yang baik dengan tokoh Islam," ujar Adhayaksa, saat pendaulatannya menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta  2017-2022 di coffee shop Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat 9 Oktober 2015.

Ia menyatakan, tentunya dia tidak akan mencalonkan diri dalam pilkada dengan menggunakan alasan agama dan suku. 

Adhyaksa mengaku kecewa dengan komentar di media sosial yang menyebut dia menggunakan kelemahan Ahok, yaitu soal agama untuk maju dalam pilkada.

Menurutnya, ia maju bukan karena motivasi kekuasaan. "Jadi, jangan robek Merah Putih dengan hal yang tidak perlu. Maju ya maju, dengan cara yang baik," ujar Adhyaksa.

"Tidak usahlah desak-desak, Surya Paloh juga sudah bilang kalau dibutuhkan saya pasti datang. Saya yakin dia nggak sembunyi, ngga lari seperti yang lain," ujar Margarito Kamis saat dihubungi, Sabtu (10/10/2015) di Jakarta.

Margarito juga yakin, KPK memiliki standar operasional sendiri dalam mengusut sebuah tindak pidana korupsi bukan karena desakan.

"Misalnya berkali-kali dalam kasus Anas Urbaningrum, nama Ibas muncul, diperiksa apa ngga tuh? Kasus Century, bolak-balik disebut beberapa nama, salah satunya SBY, diperiksa ngga? Jadi sudahlah ngga usah bikin dagelan-dagelan. Main politik cari isu yang lain, yang lebih canggih," terang dia.

Margarito juga menyarankan agar seluruh politisi Nasdem segera bertindak atas serangan politik pihak lain terhadap ketua umumnya.

"Saya kira kalau saya jadi orang Nasdem dijelekan dengan cara politik, ya dibalas dengan politik juga. Pukul balik, jangan sembunyi," pungkas Margarito Kamis.

Nama Surya Paloh belakangan kerap dikaitkan dalam kasus suap PTUN Medan yang telah menjerat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan pengacara senior OC Kaligis. Surya Paloh diketahui sempat mengadakan pertemuan dengan keduanya di Kantor DPP Partai Nasdem Mei 2015 lalu.

Namun, ketiganya sudah menyatakan bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan mengenai hubungan Gatot Pujo dengan Wagub Sumatera Utara Tengku Erry yang tidak harmonis. Tengku Erry merupakan Ketua DPW Nasdem Sumut.

Sehingga, draf awal yang muncul di media dan sudah menyebar terkait dengan usulan umur KPK hanya 12 tahun, lalu KPK hanya menyidik kasus korupsi di atas Rp50 miliar, adalah draf awal dari pemerintah sendiri.

"Itu drafnya saja masih logo Presiden," kata Masinton, di gedung DPR, Jakarta, Jumat 9 Oktober 2015.

Dia mengatakan, memang sebelumnya usulan revisi UU KPK adalah inisiatif pemerintah. Namun, DPR ingin mengubah mekanismenya menjadi usulan DPR. Masalah materi draf, belum ada pembahasan. 

"Itu sudah ada barangnya seperti itu. KOP suratnya ada (KOP surat Presiden), yang dibuat pengajuan dari DPR itu mekanismenya saja," kata Masinton.

Dia menjelaskan, revisi UU KPK ini sudah masuk dalam program legislasi nasional. Sehingga dengan begitu, maka sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR.

Sehingga menurutnya aneh, kalau ada yang mengatakan bahwa Presiden dalam hal ini pemerintah, menolak revisi UU KPK.

"Kalau pemerintah tidak setuju dalam hal ini Presiden, ya tidak masuk prolegnas dong. Presiden sebelumnya juga setuju," katanya.

Sejumlah usulan revisi UU KPK, dalam draf yang ada seperti KPK hanya berumur 12 tahun setelah diundangkan nantinya. Lalu, KPK juga hanya menyidik kasus korupsi dengan dugaan kerugian Rp50 miliar.